Jakarta, Beritainn.com, — Maxim Indonesia mempertegas komitmennya dalam mendukung keberlanjutan ekosistem transportasi digital dengan menyelenggarakan diskusi panel lintas pemangku kepentingan bertajuk “Sinergi Ekosistem Transportasi Digital dan Inovasi untuk Ekonomi Indonesia yang Inklusif” di Kantor Pusat Maxim Jakarta. Forum ini menjadi ruang kolaborasi strategis antara pelaku industri, mitra pengemudi, dan pemerintah untuk menjawab tantangan sekaligus memperkuat arah kebijakan transportasi daring di Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, hadir berbagai instansi terkait mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Kementerian UMKM, BPJS Ketenagakerjaan, hingga perwakilan mitra pengemudi Maxim. Keterlibatan multi-stakeholder ini menandai urgensi pembahasan kebijakan yang adaptif di tengah percepatan ekonomi digital.
Bahas Struktur Tarif hingga Kemitraan UMKM
Melalui forum ini, Maxim menyampaikan kesiapan untuk terlibat aktif dalam proses penyusunan regulasi transportasi daring, khususnya terkait struktur tarif dan komisi bersama Kementerian Perhubungan. Di saat yang sama, Maxim juga memperkuat kerja sama dengan Kementerian UMKM untuk mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Sinergi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian RI turut dipertegas, sejalan dengan fokus pemerintah dalam memperluas kontribusi sektor digital terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Fokus Perlindungan dan Kesejahteraan Mitra
Dalam aspek perlindungan pengemudi, Maxim menggarisbawahi komitmennya melalui Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI), sebuah inisiatif yang berfokus pada peningkatan keselamatan dan kesejahteraan mitra. Perusahaan juga mendorong mitra pengemudi untuk mendapatkan proteksi sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Pengembangan Maxim Indonesia, Dirhamsyah, menegaskan bahwa transportasi daring telah menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi digital, tidak hanya sebagai layanan mobilitas tetapi juga sebagai peluang kerja fleksibel.
“Kami berharap forum ini mampu memetakan perkembangan kebijakan dan merumuskan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan. Dengan skema kemitraan dan penerapan komisi aplikasi maksimal 15%, Maxim memberikan ruang bagi mitra untuk meningkatkan pendapatan sambil menjaga tarif tetap terjangkau bagi masyarakat,” ujar Dirhamsyah.
Pemerintah Beri Sinyal Penguatan Regulasi Inklusif
Kepala Direktorat Angkutan Tidak Dalam Trayek Kementerian Perhubungan, Utomo Harmawan, menekankan bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan regulasi yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika industri.
“Pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dari seluruh pihak. Regulasi yang efektif hanya bisa lahir jika dirumuskan bersama dan mencerminkan kebutuhan para pelaku di lapangan,” ungkap Utomo.
Wujud Sinergi Jangka Panjang untuk Ekosistem Lebih Stabil
Diskusi panel ini berjalan secara terbuka dan interaktif, menghasilkan pemahaman bersama mengenai pentingnya kolaborasi jangka panjang antara pemerintah dan industri transportasi digital. Seluruh peserta sepakat bahwa keberlanjutan ekosistem tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga kepastian regulasi, perlindungan mitra, serta penguatan ekonomi inklusif.
Forum ini diharapkan menjadi fondasi untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperluas manfaat ekonomi digital bagi masyarakat Indonesia.(ALN)
