Jakarta, Beritainn, – Era Sekarang dimana banyak sekali yang merasa benar dan bersih dari Segala sisi Pembangunan Indonesia tetapi hanya saling menyalahkan tidak memberi solusi, Dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni kemarin, Media Suara Bisnis menyelenggarakan zoom webinar pada Rabu,(02/06/2021) dengan Tema ;” Pancasila, Pajak & Keadilan Ekonomi “.
Zoom Webinar ini di moderatori oleh Petrus Loyani, SH.,MH., MBA dan dengan narasumber Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan & Perbankan HIPMI ), Bobby Adhityo Rizaldi (Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar), MayJen (Purn) Tatang Zaenuddin (Presiden Tani Indonesia), Fuad Bawazier (Menteri Keuangan Indonesia 1998), Rizal Ramli (Menteri Keuangan Indonesia 2001) dan Anthony Budiawan(Managing Director PEPS).
Keuangan di Indonesia saat ini menurut Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan & Perbankan HIPMI ) yaitu: ” Pemerintah sudah memberikan yang terbaik dengan Adanya subsidi bunga yang mengacu pada UKM,
“Masalah perekonomian bangsa terletak pada pengangguran , kemiskinan dan kesejangan ekonomi karena ekonomi Pancasila sendiri terletak pada suka ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ,” ujar Ajib.
Bobby Adhityo Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar mengatakan krisis kepercayaan Bangsa Indonesia berdampak kepada menurunnya kesadaran warga membayar pajak, sedangkan untuk anggaran pendapatan menjadi kebijakan umum yang sudah ada payung hukumnya sendiri dan untuk revolusi ekonomi itu sendiri ada dari pembiayaan luar negeri dengan bunga yang skematik, untuk pinjaman dari luar negeri sendiri kita memang sudah alokasi dananya untuk pembangunan ekonomi yang berumur 20 sampai 30 tahun,” kata Bobby.
“Ekonomi dari, dengan, dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Bukan ekonomi neoliberalisme yang menjadi pintu masuk neo kolonialisme baru. Konstitusi kita menegaskan bahwa jika rakyat Indonesia mau hidup sejahtera, maka selain rakyatnya, para pejabat pengelola negara juga harus memegang kokoh Pancasila,” ucap Rizal.
Selain itu,Rizal Ramli juga mengkritik keras rencana pemerintah yang bakal merilis kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty Jilid II. Ia menyayangkan kebijakan yang sebelumnya pernah gagal menggenjot penerimaan negara di masa lampau kembali diterapkan. “Harusnya pemerintah memompa daya beli golongan menengah bawah, tapi kebijakan kemudahan dan pengurangan pajak untuk yang atas. Manfaat pajak itu dimainkan di pasar spekulatif. Agar perekonomian nasional meroket, sebaiknya berfokus memompa daya beli masyarakat bawah. Salah satunya bisa dengan menaikkan gaji PNS golongan rendah,” ucapnya.
Bapak Presiden Tani Indonesia yang resmi didaulat masyarakat pada 20 Mei 202, Mayjen TNI (purn) Tatang Zaenudin mengatakan; “Bahwa untuk mewujudkan ekonomi Pancasila dengan kerakyatan yang adil dan beradab jika tata kelola dalam artian gotong-royong secara bersama-sama di setiap wilayah provinsi Indonesia sudah sesuai Konsep keadilan ekonomi”, ujar Tatang. “Disini saya bekerja sendiri dan non partai. Bertugas untuk membantu pemerintah dalam memajukan perekonomian bangsa untuk kesejahteraan dari masyarakatnya,” kata
Dalam kesempatan yang sama mantan menteri keuangan diera akhir zaman Soeharto, Fuad Bawazier, mengatakan, dahulu pada era tahun 90-an ketika menjabat menteri keuanga di era orde baru, ia menurunkan tarif PPH nya itu dari 35 menjadi 30% dan itupun dengan target yang sudah terpampang yaitu menjadi 25% pada tahun 2000 yang tadi 25% menjadi turun. “Pada pasal 17 undang-undang PPH yang direvisi, sudah disebutkan dan ini akan tarifnya 20%, sudah cantumkan dalam undang-undang maka sekarang sebetulnya kalau balik lagi ya ke 35%, hal tersebut begitu luar biasa,” ujarnya mengkritisi banyak kebijakan pajak yang pemerintah lakukan saat ini. Dirinya mengatakan perlu ada realisasi kongkret nyata dalam menaikkan pendapatan dari sektor pajak,namun tidak memberatkan masyarakat luas.
Fuad Bawazier juga menjelaskan bursa saham bisa mendapatkan dividen, namun besarnya pajak, tidak membuat semua pihak menikmati.”Gajinya yang biasa orang-orang kaya yang disebut kita bisa hitung profesional + 5% Tapi dengan menjadi 35%, itu saja yang serem banget, yang di Indonesia 35% itu tidak baik lagi. Ya, ini penting saya ingatkan supaya selama ini kalau durasi dari kebijakan fiskal yang pernah meleset terus itu sudah jangan terulang lagi. Buat 3 tahun perencanaan tambahkan pertumbuhannya dianggap berapa persen skenario. Saya yakin kebijakan lebih baik, bukan sekedar lagi cuma banyak kebijakan, tetapi bagaimana mengatasinya,tutur Fuad Bawazier.
Anthony Budiawan, managing director PEPS, menyebut bahwa kondisi riil ekonomi Indonesia saat ini cenderung melemah, itu ditandai lewat tiga indikator antara lain pajak penerimaan semakin menurun tiap tahunnya, rasio penerimaan pajak terhadap PDB
